Peraturan Tambang
Mengapa Sertifikat Kompetensi PENGAWAS OPERASIONAL WAJIB..???
Video ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan sahabat “Dunia Tambang Kita” tentang alasan mengapa Sertifikasi Pengawas Operasional diwajibkan dan syarat-syarat mengukuti sertifikasi Pengawas Operasional. Post Views: 274
AK3 UMUM Wajib Untuk Pengawas Operasional Pertambangan Minerba
Video ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sahabat “Dunia Tambang Kita” terkait dengan: 1. Kewajiban sertifikasi Kompetensi untuk Pengawas Operasional pada pertambangan Minerba 2. Apakah sertifikasi AK3 Umum wajib untuk Pengawas Operasional? Simak terus, dan semoga bermanfaat Post…
INSPEKTUR TAMBANG MENGHENTIKAN KEGIATAN, KTT DIAM DIAM TETAP OPERASI
Video ini menjawab pertanyaan sahabat Dunia Tambang Kita tentang kewenangan Inspektur Tambang untuk menghentikan kegiatan sebagian atau seluruhnya tapi bersifat sementara. Dan apabila KTT tetap operasi produksi, apa sanksinya. Post Views: 116
Bagian K3 Pertambangan, Pengawas Operasional, dan Ooo….Siapa Dia…???
Video ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sahabat “Dunia Tambang Kita” terkait dengan perbedaan peran antara “Bagian K3 Pertambangan”, “Pengawas Operasional”, dan “Safety Officer” Semoga bermanfaat. Post Views: 120
Izin Usaha Pertambangan Khusus
Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 76UU No. 4 Tahun 2009…
PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU
No UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 – Kekayaan Tambang disebut bahan galian- Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) – Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara- Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah…
Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan…
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TENTANG GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1. SNI 13-4691-1998 Penyusunan Peta Geologi 2. SNI 13-6606-2001 Tata Cara Penyusunan Laporan Eksplorasi Bahan Galian 3. SNI 13-5104-1998 Klasifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara 4. SNI 13-4691-1998 Klasifikasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral 5. SNI 13-6676-2002 Evaluasi Laporan…
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPB
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPBPenjualan Batubara Secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight A. Biaya AngkutanA.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge)No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25…
Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPB
Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Dalam Satu Pulau Sampai Dengan Pengguna Akhir A. Biaya AngkutanA.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge)No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan…
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Pengurangan HPB
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Secara Free On Board Tongkang (Barge) A. Biaya Angkutan Tongkang (barge) No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan Barat 0.03…
