• Peraturan Tambang

    Pengumuman C&C Tahap Ke X

    PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAPPENGUMUMAN REKONSILIASI IUP     Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sepuluh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain :        Wilayah IUP tidak tumpang tindih;         Dokumen…

  • Peraturan Tambang

    Perizinan Jual Beli Batubara

    Ada 2 (dua) jenis Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK OP”) yaitu: (i) IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan dan (ii) IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian. 1.    Kebolehan Membeli Batubara di Depo Container Menurut Hukum Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di…

  • Peraturan Tambang

    Pengumuman C&C Tahap Ke VIII

    PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-delapan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP…

  • Peraturan Tambang

    REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUKWILAYAH KALIMANTAN

    REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUK WILAYAH KALIMANTAN Selasa, 18 September 2012 menjadi hari yang cukup sibuk bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hari ini Ditjen Minerba berkesempatan menyelenggarakan Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II untuk wilayah Kalimantan yang merupakan tindaklanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap I yang telah dilaksanakan 3-6 Mei 2011dan hasil inventarisasi dan verifikasi data IUP yang telah diterima oleh Ditjen Mineraldan Batubara, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian IUP Non…