Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPB
Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Dalam Satu Pulau Sampai Dengan Pengguna Akhir A. Biaya AngkutanA.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge)No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan Barat 0.03 A.2.…
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Pengurangan HPB
Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Secara Free On Board Tongkang (Barge) A. Biaya Angkutan Tongkang (barge) No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan Barat 0.03 B. Biaya Surveyor…
KPBB Minta Pemerintah Perketat Aturan Pembuangan Asap PLTU Batubara
Wacana pengembangan mobil listrik kembali mencuat di Tanah Air. Pengembangan mobil ramah lingkungan ini bahkan didukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai industri mobil listrik. Perpres tersebut diteken Jokowi pada Senin, 5 Agustus 2019 lalu. Masalah yang…
Pentingnya Penyampain RKAB dan Laporan Triwulan Bagi Pemegang IUP-OPKAngkut Jual Batubara
Pentingnya penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Laporan Triwulan bagi perusahaan pemegang ijin IUP-OPK pengangkutan dan penjualan adalah sebagai syarat mutlak dalam perpanjangan IUP-OPK Pengangutan dan Penjualan sesuai dengan peryaratan perpanjangan yang di tetapkan oleh Direktorat Mineral dan…
Pengumuman C&C Tahap Ke X
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAPPENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sepuluh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen…
Perizinan Jual Beli Batubara
Ada 2 (dua) jenis Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK OP”) yaitu: (i) IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan dan (ii) IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian. 1. Kebolehan Membeli Batubara di Depo Container Menurut Hukum Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di…
Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP
Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat dibanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan…
Pengumuman C&C Tahap Ke VIII
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-delapan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP…
Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C
16 Oktober 2012 22:48:37Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&CPENJELASAN TAMBAHAN TERHADAPPENGUMUMAN C&C TAHAP KE VIIDAN PEMBATALAN STATUS C&C Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-tujuh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP…
REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUKWILAYAH KALIMANTAN
REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUK WILAYAH KALIMANTAN Selasa, 18 September 2012 menjadi hari yang cukup sibuk bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hari ini Ditjen Minerba berkesempatan menyelenggarakan Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II untuk wilayah Kalimantan yang merupakan tindaklanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap I yang telah dilaksanakan 3-6 Mei 2011dan hasil inventarisasi dan verifikasi data IUP yang telah diterima oleh Ditjen Mineraldan Batubara, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian IUP Non…