DPR Bantah Pembahasan RUU Minerba Tidak Transparan

greengorga

DPR menilai seluruh rangkaian proses untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah terpenuhi mulai kajian akademik, menganalisis daftar inventaris masalah (DIM) hingga sinkronisasi dengan berbagai regulasi. Pembahasan pun sudah lama dilakukan, bahkan sejak tahun 2015.

“Kalau disebut pembahasan RUU ini diam-diam itu salah, jadi bukan hanya 3-4 bulan terakhir tapi ini sudah dimulai sejak 2015, carry over hanya menghilangkan mekanisme, tapi substansi dan DIM per pasal kita bahas semuanya. Jangan dipelintir seakan-akan ini diam-diam. Kita libatkan DPD, akademisi dan multi stakeholder kok,” ujar anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman dalam diskusi virtual bertajuk ‘Revisi UU Minerba untuk Aiapa?’ di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Ia juga membantah pengesahan RUU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam rangka memberikan karpet merah kepada tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan mengesampingkan perusahaan BUMN. Dia juga menampik tudingan bahwa pengesahan RUU tersebut melanggar konstitusi khususnya Pasal 33 UU 45 ayat (3) karena kontrak pertambangan swasta atau asing diperpanjang. Dalam pasal itu tidak ada kata spesifik yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh BUMN.

Ditegaskan Maman bahwa pemerintah dan DPR sama sekali tidak memberikan hak istimewa kepada tujuh perusahaan tersebut. Namun karena mereka paling siap dan punya komitmen penuh untuk menjaga suplai batu bara untuk ketahanan energi nasional, maka dimungkinkan perpanjangan kontrak.

Ia menjelaskan apabila memang ada BUMN yang siap sedia meng-cover segala kebutuhan batu bara di dalam negeri, maka pemerintah dan DPR tidak segan-segan memberikan hak pengelolaannya kepada BUMN.

“Kita senang kalau BUMN kita maju dan berkembang dengan memiliki aset yang besar tapi harus dilihat proporsionalitas dan kemampuan BUMN kita yang saat ini faktanya sangat terbatas. Semangat ke BUMN harus diberikan namun harus situasional dan harus dilihat fakta apakah BUMN mampu kelola 75 persen itu, jangan sampai ketika dipegang BUMN nanti turun sehingga menganggu energi kita dan menganggu penerimaan negara,” ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara sependapat bahwa UU Minerba yang lama sudah sepatutnya direvisi karena sudah tidak kontekstual. Namun dalam proses merevisi harusnya mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak menabrak aturan. Ia menilai dalam pengesahan RUU minerba belum lama ini, sarat dengan keganjilan dan terkesan ditutup-tutipi oleh DPR dalam pembahasannya. “Dalam 3 bulan di tengah banyak isu tapi DPR bisa selesai dalam rapat tertutup, sampai-sampai DPD tidak dilibatkan. Jadi sangat nyata pelanggaran terhadap konsitusi, adanya surat ke DPD setelah ada protes dari masyarakat,” imbuh dia.

Sumber: BeritaSatu.com

greengorga
Author: greengorga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: