Menu Close

Ibu Kota Baru di Kaltim, Perusahaan Tambang Batubara Terancam Berhenti Operasi, Begini Faktanya

Ibu Kota Baru di Kaltim

Perusahaan tambang batubara PKP2B atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam wilayah Paser dan Kutai Kartanegara terancam berhenti operasi.

Sebab, ada wacana mereka tidak boleh lagi menambang di sana karena akan berdiri Ibukota baru dengan konsep Green City.

Menurut Ahmad Redi Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara mengatakan, bila memang konsep Go Green dalam pengembangan Ibukota baru, maka seluruh PKP2B yang ada di Kaltim tidak diperpanjang operasinya.

Namun demikian, alasan itu belum cukup kuat untuk mengakhiri PKP2B dan IUP yang sedang beroperasi di sana.

“Sehingga alasan pemidahan Ibukota ke Kaltim bukan menjadi alasan hukum pengakhiran PKP2B dan IUP,” kata Redi ke Kontan.co.id, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, kajian lingkungan hidup, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan karena terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kaltim.

Redi juga bilang pemerintah akan serba salah soal adanya kegiatan penambangan di sana dan pembangunan Ibukota baru.

Meski akan berdalih tidak akan terganggu, tapi tetap saja kegiatan tambang batubara di Paser dan Kutai akan mempengaruhi aktifitas dan akan ada pergesekan kegiatan baik di darat dan laut yang berkaitan, termasuk daerah aliran sungai.

“Bisa saja alasan Pemerintah dan pemegang PKP2B beralibi bahwa tambang tidak banyak di Paser dan Kukar, sehingga tidak terganggu dengan aktifitas tambang di kab lain,” ungkap dia.

CEO Indika Energy Azis Armand mengatakan, tambang Indika (Kideco) ada di kabupaten Paser.

Namun demikian, kabar tentang tidak boleh menambang berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota, pihaknhya belum ada perkembangan apa-apa.

“Karena semua pihak kan baru saja memperoleh info kemaren. Jadi kami tidak bisa komentar apa-apa,” ungkap dia.

Head Of Corporate Communication INDY Leonardus Herwindo mengatakan, produksi batubara Kideco mencapai 34 juta ton berada di Kabupaten Paser dengan status PKP2B.

“Benar, PKP2B sampai 2023. Kami belum dengar kabar mengenai hal itu (penghentian penambangan) dan sampai saat ini, perusahaan masih beroperasi seperti biasa,” ujar dia.

Leo juga bilang belum ada diskusi dengan Kementerian ESDM soal masalah ini.

Smart City

Ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur rencananya mengusung konsep smart city dan green living.

Ibu kota baru ini lokasinya telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di wilayah ini terdapat Perusahaan tambang batubara PKP2B atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam wilayah Paser dan Kutai Kartanegara.

Lalu bagaimana nasib perusahaan-perusahaan tambang batubara ini mengingat konsep green yang diusung untuk ibu kota baru?

Terkait ini Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi punya analisa sendiri.

Ahmad Redi mengatakan, bila memang konsep Go Green dalam pengembangan Ibu kota baru, maka seluruh PKP2B yang ada di Kaltim tidak diperpanjang operasinya.

Namun demikian, alasan itu belum cukup kuat untuk mengakhiri PKP2B dan IUP yang sedang beroperasi di sana.

“Sehingga alasan pemidahan Ibukota ke Kaltim bukan menjadi alasan hukum pengakhiran PKP2B dan IUP,” kata Redi ke Kontan.co.id, Selasa (27/8/2019).

Dia menjelaskan, kajian lingkungan hidup, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan karena terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kaltim.

Redi juga bilang pemerintah akan serba salah soal adanya kegiatan penambangan di sana dan pembangunan Ibukota baru.

Peta Kalimantan Timur titik lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan lokasi kawasan Samboja Kabupaten Penajam Paser Utara yang disorot sebagai lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia.
Peta Kalimantan Timur titik lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan lokasi kawasan Samboja Kabupaten Penajam Paser Utara yang disorot sebagai lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia. (Kolase Tribunkaltim.co)

Meski akan berdalih tidak akan terganggu, tapi tetap saja kegiatan tambang batubara di Paser dan Kutai akan mempengaruhi aktifitas dan akan ada pergesekan kegiatan baik di darat dan laut yang berkaitan, termasuk daerah aliran sungai.

“Bisa saja alasan Pemerintah dan pemegang PKP2B beralibi bahwa tambang tidak banyak di Paser dan Kukar, sehingga tidak terganggu dengan aktifitas tambang di kab lain,” ungkap dia.

Sementara itu, CEO Indika Energy Azis Armand mengatakan, tambang Indika (Kideco) ada di kabupaten Paser.

Namun demikian, kabar tentang tidak boleh menambang berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota, pihaknhya belum ada perkembangan apa-apa.

“Karena semua pihak kan baru saja memperoleh info kemarin. Jadi kami tidak bisa komentar apa-apa,” ungkap dia.

Head Of Corporate Communication INDY Leonardus Herwindo mengatakan, produksi batubara Kideco mencapai 34 juta ton berada di Kabupaten Paser dengan status PKP2B.

“Benar, PKP2B sampai 2023. Kami belum dengar kabar mengenai hal itu (penghentian penambangan) dan sampai saat ini, perusahaan masih beroperasi seperti biasa,” ujar dia.

Leo juga bilang belum ada diskuisi dengan Kementerian ESDM soal masalah ini.

5 Alasan Memilih Kaltim

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Peta lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur dan foto jalan tol di kawasan Bukit Soeharto Kalimantan Timur.
Peta lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur dan foto jalan tol di kawasan Bukit Soeharto Kalimantan Timur. (Kolase Tribunkaltim.co)

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Kementerian Dalam Negeri masih merancang konsep pemerintahan yang akan berlaku di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur kelak.

Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan, wilayah ibu kota tersebut akan berbentuk sebuah kawasan khusus yang tidak memiliki fungsi otonom.

“Kita kurangi fungsi-fungsi untuk kawasan khusus ini supaya tidak lagi fungsi otonom ada di sana. Bagaimana bentuknya, kami sedang siapkan itu,” kata Akmal di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

Dalam merancang desain pemerintahan di ibu kota baru, Kemendagri berencana bertemu dengan sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur.

Menurut Akmal, pemerintah daerah mesti dilibatkan dalam persiapan pemindahan ibu kota, termasuk penyusunan undang-undang yang mengatur pemerintahan di ibu kota baru.

“(Undang-undang) tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga. Juga tentang pilkadanya, bagaimana dengan dapil DPRD-nya,masih ada di dalam itu enggak,” ujar Akmal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, lokasi ibu kota baru tidak akan menjadi daerah otonom baru dan akan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah kita ya ada BSD,” kata Tjahjo. (*)



Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Ibu Kota Baru di Kaltim, Perusahaan Tambang Batubara Terancam Berhenti Operasi, Begini Faktanya,

Editor: ade mayasanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up
%d bloggers like this: