Perizinan IUP Ditarik Pemerintah Pusat, Daerah Hanya Kelola Galian C

greengorga

Sejak 2017, kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara diproses di Provinsi yang sebelumnya dikelola Kabupaten Kota.

Tapi kini dengan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara yang disahkan 11 Mei lalu kewenangan itu beralih lagi menjadi kewenangan pusat.

Kedepan, jika aturan itu diterapkan maka otomatis pusat akan mengurusi IUP dan perjanjian kerjasama pertambangan batubara (PKP2B).

Perubahan terhadap kewenangan perizinan pertambangan batubara berupa IUP ditarik ke pusat ini, sudah diketahui oleh Kadis ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto.

Dimana dijelaskan dia, bahwa aturan pemindahan kewenangan perizinan akan IUP batubara ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Ya, Kedepan kami tidak berwenang lagi. Pemerintah provinsi hanya diberi kewenangan tambang batuan (galian c) seperti dulu kala,” tandas Isharwanto, dihubungi wartawan Minggu (17/5/2020)

Jika ditarik ke pusat maka seluruh kewenangan sampai tahap pengawasan reklamasi bukan lagi tanggug jawab pihak Dinas ESDM Provinsi Lagi melainkan nanti tanggungjawab pusat.

“Konsekuensinya mereka (pusat) yang mengawasi di seluruh Indonesia. Iya mudah-mudahan pengelolaan jadi lebih baik,” harap Kelik Isharwanto.

Adapun Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kalsel, Miftahul Chair, dihubungi terpisah, membenarkan info terbaru itu.

“Sudsh diketik UU nya dan kewenangan IUP tersebut setelah disahkannya pada 11 Mei lalu Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Memang aturan itu belum diundangkan, tapi sudah disahkan oleh DPR,” tandas Chair sapaanya.

Chair mebguraikan perubahan kewenangan yang sangat drastis terdapat pada Pasal 35. Dimana Pasal 35 ayat 1 berbunyi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Kemudian, ayat 2 berbunyi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha;
b. sertifikat standar; dan/atau
c. izin.
Selanjutnya isi ayat 3 : izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri atas:
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian;
d. IPR;
e. SIPB;
f. Izin Penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan
Dengan demikian seluruh izin berusaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya pemerintah provinsi berwenang perpanjangan IUP, pengangkutan, dan penjualan.

“Memang pada RUU yang sudah disahkan ini pemeirntah pusat masih memberi ruang. Yang mana pada pasal 35 ayat 5 disebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Dikatakan Chair selama ini ada tiga jenis perizinan usaha pertambangan yang ditangani pihaknya, yaitu izin eksplorasi, operasi produksi, dan perpanjangan perizinan.

Maish Chair mengaku pihaknya masih menunggu RUU tersebut diundangkan.

“Bentuknya nanti UUnya setelah disahkan kita tunggu saja. Apakah semua ditarik ke pusat atau sebagian di delegasikan ke kami, atau juga seperti izin pinjam pakai kawasan hutan kami menerbitkan rekomendasi pemerintah pusat yang keluarkan izinnya,” urainya.

Adapun Kadishub Kalsel, Rusdiansyah menjelaskan belum juga mengetahui hal itu. Memang sejauh ini ada kewenangan pula pengecualian diperizinan batubara melintasi jalan negara dengan izinya di DPTS Kalsel.

“Jika benar juga ditarik ke pusat, kita di daerah siap menyesuaikan saja,” sebut Rusdiansyah. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)



Sumber: banjarmasinpost.co.id

greengorga
Author: greengorga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: