Menu Close

Usai Kunjungan ke Kaltim, KPK Korek Data Bisnis Batu Bara

Usai Kunjungan ke Kaltim, KPK Korek Data Bisnis Batu Bara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya serius terjun mendalami carut-marut pertambangan batu bara di Indonesia. Usai kunjungan ke Kaltim beberapa waktu lalu, KPK menyurati beberapa pihak terkait bisnis batu bara, untuk meminta data selengkap-lengkapnya.

Surat yang dikeluarkan lembaga anti-rasuah ini, meminta data lengkap penjualan batu bara perusahaan tambang di dalam negeri. 

Surat tersebut dikirim pada 17 Juli 2019 bernomor B/5989/LIT.05/10-15/07/2019 dengan lampiran dua berkas. 

Dalam surat yang ditandatangani oleh Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan KPK tertulis, KPK meminta informasi tersebut untuk menjalankan tugas monitoring sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isi surat itu di antaranya menyebut,

pimpinan KPK telah melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur dalam rangka monitoring optimalisasi penerimaan negara sektor minerba, untuk itu kami membutuhkan sejumlah data terkait komoditas batu bara kurun waktu 2017 hingga Juni 2019.  

Surat sebanyak 4 halaman tersebut ditujukan kepada 4 Kementerian yakni ESDM, Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan. Pembukaan data ditekankan untuk perusahaan tambang berstatus PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara.

Dalam surat tersebut data yang diminta KPK pun cukup rinci, untuk surat yang dilayangkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM ada 9 data yang diminta. Berikut daftarnya; 

1. Data pemilik dan manajemen perusahaan terbaru setiap PKP2B

2. Data pemilik dan manajemen trader batu bara di dalam dan luar negeri, serta terafiliasi dan non afiliasi setiap PKP2B

3. Nama pembeli batu bara pengguna langsung dari PKP2B

4. Nama pembeli batu bara melalui trader (terafiliasi dan non terafiliasi) dari setiap PKP2B baik di dalam maupun luar negeri

5. Data harga kontrak dan harga final invoice dari penjualan batu bara langsung ke end user

6. Data harga kontrak dan final invoice dari penjualan batu bara via trader terafiliasi maupun tak terafiliasi

7. Jumlah produksi bulanan batu bara setiap PKP2B

8. Jumlah penjualan bulanan batu bara PKP2B

9. Data rekomendasi ekspor yang dikeluarkan untuk setiap IUP dan trader yang terafiliasi dengan PKP2B

10. Daftar nama perusahaan jasa penambangan pengangkutan darat dan laut

11. Daftar nama perusahaan jasa penambangan serta pengangkutan darat dan laut

12. Data pemenuhan kewajiban reklamasi dan pasca-tambang setiap PKP2B. 

Menanggapi surat KPK yang beredar di kalangan wartawan ini, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang menyambut baik. “Kali ini sepertinya KPK tidak ingin kecolongan. Dulu mereka terkesan polos dalam isu-isu minerba,” ujarnya. Ia menambahkan, carut-marut eksploitasi batu bara ini memang bisa menjurus pada dugaan korupsi. (redaksi stv)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up
%d bloggers like this: